blangko utang

DAFTAR PERINCIAN GAJI
PERANGKAT DESA PESANTREN

Nama / Umur : KUSYANTA / 41 Tahun
Jabatan / Pangkat : Perangkat Desa/Staf Kasi Kesra Golongan : –

PENERIMAAN

Gaji Pokok : Rp.,-
Tunjangan Istri : Rp. –
Tunjangan Anak : Rp. –
Tunjangan Jabatan : Rp. ,-
Tambahan Penghasilan : Rp.,-
Asuransi Kesehatan/BPJS : Rp. 45.000,-
Asuransi Hari Tua/DPLK : Rp. 100.000,-

Jumlah Penerimaan Kotor : Rp.,-

POTONGAN – POTONGAN

Taspen : Rp.
Perumahan : Rp.
Koperasi : Rp.
Dharma Wanita : Rp.
PT Bank BPD Jateng : Rp.
PT Bank BRI : Rp.
PT Bank Gunung Simping : Rp.
Asuransi Hari Tua/DPLK : Rp.100.000,-
Asuransi Kesehatan/BPJS : Rp. –

Jumlah Potongan : Rp.100.000,-

Penerimaan Bersih : Rp.,-

Juru Bayar Kantor/Kesatuan

WARKHANUDIN

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ETI KUSENDANG
Alamat : RT 04 RW 01 Desa Pesantren Kec.Tambak Kab.Banyumas
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Status : Istri

Dengan ini memberikan ijin dan memberi persetujuan kepada Suami saya untuk mengajukan dan menerima kredit di PD.Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Cabang Tambak sebesar : Rp.5.000.000,- ( Lima juta rupiah ).
Dan selanjutnya apabila terjadi keterlambatan angsuran maka saya ikut bertanggung jawab sepenuhnya dan menyelesaikan hingga kredit tersebut lunas.
Demikian surat persetujuan ini saya buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tambak,05 Mei 2015

Calon Nasabah

KUSYANTA
Menyetujui

ETI KUSENDANG

SURAT KUASA POTONG GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : KUSYANTA
Jabatan : Perangkat Desa/Staf Kasi Kesra
Alamat : RT 04 RW 01 Desa Pesantren Kec.Tambak Kab.Banyumas
Dengan ini memberi kuasa kepada juru bayar kantor/dinas Pemerintah Desa Pesantren Untuk memotong gaji saya setiap bulan sebesar Rp.323.611,- yang telah di tentukan sebagai angsuran pinjaman saya pada PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWOKERTO sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh pihak Bank.Apabila saya pindah karena kedinasan,maka saya merelakan seluruh gaji di gunakan untuk melunasi sisa pinjaman serta kewajiban lainya dan jika masih ada kekurangan,saya akan menutup dengan uang tunai sesuai perhitungan pihak Bank.

Tambak,05 Mei 2015

Yang diberi kuasa
Juru Bayar

WARKHANUDIN
Yang memberi kuasa
Peminjam

6000

KUSYANTA

SURAT PERNYATAAN POTONG GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : WARKHANUDIN
Jabatan : Perangkat Desa/Kaur Keuangan
Alamat : RT 03 RW 01 Desa Pesantren Kec.Tambak Kab.Banyumas
Berdasarkan surat kuasa potong gaji yang kami terima dari :
Nama : KUSYANTA
Jabatan : Perangkat Desa/Staf Kasi Kesra
Alamat : RT 04 RW 01 Desa Pesantren Kec.Tambak Kab.Banyumas

Maka saya selaku juru bayar bertanggung jawab penuh atas kelancaran angsuran pinjamanya baik pokok maupun bunga serta kewajiban lain dan sanggup untuk menyetorkan kepada PD BPR BKK Purwokerto setiap bulan berturut – turut sampai dengan kredit di nyatakan lunas oleh pihak Bank.

Tambak,05 Mei 2015

Mengetahui
Kepala Desa Pesantren

HAMIDUN
Pembuat Pernyataan
Juru Bayar

WARKHANUDIN

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : HAMIDUN
Jabatan : Kepala Desa Pesantren
Kantor/Dinas/Instansi : Pemerintah Desa Pesantren.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor/Dinas/Instansi menyatakan hal – hal sebagai berikut :
1. Sepakat mengadakan kerjasama antara Kantor/Dinas/Instansi Pemerintah Desa Pesantren dengan PD.BPR BKK Purwokerto.
2. Menyetujui pengajuan kredit pada PD. BPR BKK Purwokerto atas :
Nama : KUSYANTA
Jabatan : Perangkat Desa/Staf Kasi Kesra
Alamat : RT 04 RW 01 Desa Pesantren Kec.Tambak Kab.Banyumas
3. Bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian kredit baik pokok maupun bunga serta kewajiban lain sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh nama yang tersebut pada poin 2.
4. Memerintahkan kepada juru bayar untuk memotong gaji atas nama yang tersebut pada poin 2.sekaligus untuk menyetorkanya kepada PD.BPR BKK Purwokerto sesuai jumlah yang telah di tentukan dan disepakati antara peminjam dengan pihak Bank.
5. Menyatakan pula sebagai penanggung jawab ( borgh toch ) atas nama pemohon kredit tersebut di atas selama yang bersangkutan masih aktif dan atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh sebab apapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Tambak,05 Mei 2015

Kepala Desa Pesantren

6000
HAMIDUN

Ginjal Kita

Fungsi ginjal adalah tempatnya membersihkan darah dari berbagai zat hasil metabolisme tubuh dan racun yang tidak dibutuhkan dalam berntuk air seni.
sebagai organ vital, ginjal harus dirawat sebaik mungkin.
Kalau tidak, penyakit gagal ginjal bukanlah suatu yang mustahil akan menyerang diempunya.
Walau kecil, organ ginjal ini tergolong sangat vital sehingga masyarakat awam menyebutnya juga dengan buah pinggang.

Air seni diproduksi terus-menerus dari menit ke menit di ginjal,
lalu dialirkan melalui saluran kemih ke kandung kemih.
Bila cukup banyak urin di kandung kemih, akan timbul rangsangan buang air kecil.
Air seni akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran yang disebut uretra (berada dalam alat kelamin).

Jumlah air seni yang dikeluarkan setiap hari berkisar antara 1-2 liter.
Dengan demikian fungsi ginjal lainnya adalah mempertahankan keseimbangan dan mengatur konsentrasi dan komposisi cairan tubuh.

Fungsi ginjal selanjutnya adalah mempertahankan volume dan tekanan darah, mengatur keadaan kalsium pada tulang, mengatur produksi sel darah merah,
dan juga menghasilkan hormon seperti erythropoietin atau EPO,
reni dan vitamin D aktif.

Begitu banyak fungsi ginjal.
Karena itu, bila ada kelainan yang mengganggu organ ginjal,
berbagai penyakit dapat kita derita.
Kelainan ginjal bisa berupa penyakit ringan
seperti penyakit infeksi saluran kemih atau sangat berat
seperti penyakit gagal ginjal.

Kelainan dapat terjadi akibat adanya kelainan pada ginjal
(penyakit ginjal primer).
Bisa juga akibat komplikasi penyakit sistematik (penyakit ginjal sekunder)
seperti penyakit kencing manis (diabetes) dan lain-lain.

PENYAKIT GINJAL PRIMER

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kelainan ginjal:

1. Penyakit Ginjal Berupa Peradangan Ginjal dan Saluran Kemih
Kebanyakan wanita pernah mengalami infeksi saluran kemih (ISK).
Gejalanya antara lain rasa panas saat buang air kecil,
demam disertai menggigil, air seni keruh atau merah,
sakit di daerah kandung kemih (infeksi saluran kemih bawah)
atau ginjal (infeksi saluran kemih atas),
banyak sel darah putih (leukosit) pada air seni,
pada biakan (kultur) air seni dapat ditemukan kuman penyebabnya.

Penyakit ginjal tipe ini biasanya terjadi
karena penggunaan obat-obat kimiawi secara berlebihan,
termasuk obat sakit kepala, pegal linu,
penghilang rasa nyeri dan obat rematik (obat analgesic antipiretik),
serta jamu-jamuan yang dijual bebas di warung.

Obat-obat ini menyebabkan iritasi, erosi dan perdarahan lambung.
Pemakaian analgesic jangka panjang dan dosis yang tidak sesuai
dengan anjuran pemakaiannya (tanpa resep dari dokter)
dapat menyebabkan nefropati analgesic (NA),
yaitu penyakit ginjal yang ditandai peradangan kronis
dan kematian jaringan ginjal.

infeksi saluran kemih bagian bawah tanpa komplikasi
biasanya akan sembuh sendiri.
Minum dalam jumlah banyak dapat membantu.
Dengan minum banyak, kita sering kending,
sehingga kuman dan bakteri ikut terbuang bersama air seni.

2. Penyakit Ginjal Berupa Gagal Ginjal Mendadak
Toksin, alergi obat, keracunan atau kehilangan darah,
kehilangan cairan atau trauma
bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal mendadak (acute renal failure).
Kegagalan ginjal mendadak biasanya dapat disembuhkan dengan cuci darah.
Kalau pembersihan ginjal seperti ini berhasil,
biasanya penderita sembuh kembali
dan ginjal akan berfungsi secara normal.

3. Penyakit Ginjal Berupa Batu Saluran Kemih
Bisa muncul pada ginjal, saluran kemih, kandung kemih atau uretra.
Lebih sering menyerang laki-laki, meski wanita juga bisa terkena.
Batu saluran kemih sering menimbulkan infeksi saluran kemih berulang.

Gejalanya antara lain infeksi saluran kemih berulang,
muncul sumbatan saluran air kemih ditandai nyeri “kolik” di pinggang.
Menjalar ke bawah sepanjang lipat paha sampai ke buah pelir (laki-laki)
atau bibir kemaluan (wanita).
Kadang muncul juga rasa nyeri luar biasa, datangnya mendadak,
berulang-ulang, disertai rasa mual kadang diikuti muntah-muntah.

“Kolik” ginjal biasanya disertai dengan buang air kecil berdarah.
Belum diketahui pasti mengapa seseorang memproduksi batu
pada saluran kemihnya, sedangkan orang lain tidak.
Dengan demikian, cara pencegahan timbulnya batu
juga belum diketahui secara pasti.

4. Penyakit Ginjal Berupa Glomerulonefritis
Ini adalah kelainan yang menyerang sel-sel penyaring ginjal
(sel glomerulus).
Glomerulonefritis menahun adalah penyakit ginjal
yang paling sering menimbulkan gagal ginjal di kemudian hari.
Kelainan ini akibat gangguan utama pada ginjal (primer)
atau komplikasi penyakit lain (sekunder),
misalnya komplikasi penyakit kencing manis (diabetes),
keracunan obat, penyakit infeksi dan lain-lain.

Pada penyakit ini sering terjadi kebocoran ginjal.
Kebocoran yang berupa zat putih telur (protein) ini
disebut sindroma nefrotik atau kebocoran sel darah merah (eritrosit).

Adapun gejala glomerulonefritis bisa berlangsung
secara mendadak (akut) atau secara menahun (kronis),
dan seringkali tak diketahui karena tidak menimbulkan gejala.
Gejalanya antara lain mual-mual, kurang darah (anemia), atau hipertensi. Glumerulonefritis akut sering terjadi pada anak-anak.
Gejala umum berupa sembab kelopak mata,
kencing sedikit dan berwarna merah. Biasanya disertai hipertensi.

Glumerulonefritis kronis (menahun) sering tidak terdeteksi
karena tidak menimbulkan gejala.
Gejalanya berupa mual-mual, kurang darah (anemia) dan hipertensi.
Bila tahap penyakit ginjal sudah lanjut (gagal ginjal terminal),
gejala-gejala baru muncul secara jelas, seperti badan lemah,
sesak nafas, sakit kepala, muntah-muntah, dan penurunan kesadaran.

5. Penyakit Ginjal Berupa Kelainan kongenitial atau bawaan ginjal
Kelainan kongenitial ginjal (kelainan bawaan sejak lahir)
yang pada akhirnya sering menimbulkan gagal ginjal
adalah penyakit ginjal polikistik.

Penyakit ginjal ini seringkali tidak menimbulkan gejala awal.
Setelah penderita meningkat dewasa baru timbul gejala
seperti adanya darah dalam air seni (hematuri)
atau nyeri pada daerah ginjal.
Biasanya penyakit ini juga diidap oleh anggota keluarga lainnya.
Kelainan kongenital itu dapat menimbulkan gagal ginjal,
misalnya ureter rangkap, horse shoe kidney,
syndrome van alport, simdroma van fabry, dan lain-lain.

PENYAKIT GINJAL SEKUNDER

Berikut ini beberapa penyakit yang paling sering
menimbulkan penyakit ginjal di Indonesia:

1. Nefropati diabetic (komplikasi diabetes)
Nefropati diabetic adalah penyakit ginjal yang diakibatkan
oleh penyakit kencing manis (diabetes mellitus).
Nefropati diabetic merupakan komplikasi menahun diabetes.
Setelah kira-kira 15 tahun menderita,
sekitar 10-30 persen diabetesi akan menunjukkan
gejala komplikasi penyakit ginjal.

Gejala paling awal adalah
ditemukannya protein dalam air seni (proteinuria).
Bila proteinuria menghebat,
maka penderita akan kekurangan protein dalam darah.
Akibatnya, timbul sembab di seluruh tubuh (sindroma nefrotik).
Bila dibiarkan, bisa terjadi penyakit gagal ginjal terminal.
Hal penting yang harus dilakukan adalah
usaha proses pengobatan yag baik terhadap diabetes.

2. Hipertensi
Penderita hipertensi menahun dapat berakhir dengan kelainan ginjal.
Sebaliknya, salah satu gejala penyakit ginjal adalah timbulnya hipertensi.

3. Nefropati urat (gangguan ginjal akibat asam urat)
Asam urat tinggi dalam darah menimbulkan batu pada saluran kemih.
Gejala nefropati urat ditandai adanya peninggian asam urat dalam darah (hiperuriksemia), ditemukannya batu asam urat dalam saluran kemih,
penimbunan asam urat pada jaringan atau kulit (tophi)
yang dapat disertai dengan rematik gout.

4. Penyakit lain
Penyakit lain yang dapat menimbulkan penyakit ginjal,
antara lain inflamasi ginjal, penyakit genetic seperti kelainan kekebalan,
cacat lahir, sumbatan akibat asam jengkol (jengkolic acid),
lupus nefritis sistemik, dll.

BAROKAH

Barokah adalah kata yg diinginkan oleh hampir semua hamba yg beriman, karenanya orang akan mendapat limpahan kebaikan dalam hidup.

Barokah bukanlah cukup & mencukupi saja, tapi barokah ialah ketaatanmu kepada الله dg segala keadaan yg ada, baik berlimpah atau sebaliknya.

Barokah itu: “albarokatu tuziidukum fi thoah” ~ barokah menambah taatmu kepada الله.

Hidup yg barokah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit itu justru barokah sebagaimana Nabi Ayyub عليه السلام, sakitnya menambah taatnya kepada الله.

Barokah itu tak selalu panjang umur, ada yg umurnya pendek tapi dahsyat taatnya layaknya Musab ibn Umair.

Tanah yg barokah itu bukan karena subur & panoramanya indah, karena tanah yg tandus seperti Makkah punya keutamaan di hadapan الله tiada yg menandingi.

Makanan barokah itu bukan yg komposisi gizinya lengkap, tapi makanan itu mampu mendorong pemakannya menjadi lebih taat setelah makan.

Ilmu yg barokah itu bukan yg banyak riwayat & catatan kakinya, tapi yg barokah ialah yg mampu menjadikan seorang meneteskan keringat & darahnya dalam beramal & berjuang untuk agama الله.

Penghasilan barokah juga bukan gaji yg besar & bertambah, tapi sejauh mana ia bisa jadi jalan rizqi bagi yg lainnya & semakin banyak orang yg terbantu dg penghasilan tersebut.

Anak² yg barokah bukanlah saat kecil mereka lucu & imut atau setelah dewasa mereka sukses bergelar & mempunyai pekerjaan & jabatan hebat, tapi anak yg barokah ialah yg senantiasa taat kepada Rabb-Nya & kelak di antara mereka ada yg lebih shalih & tak henti²nya mendo’akan kedua Orang tuanya.

Semoga segala aktifitas kita hari ini barokah بَارَكَ اللهُ فِيْك
Silahkan share kepada tmn2 yg lain jika dirasa ilmu ini brmanfaat.smile emotikon Barang siapa yg mengajarkan satu ilmu dan org tsb mengamalkannya maka pahala bagi org yg memberikan ilmu tsb tanpa mengurangi pahala org yg mengamalkan ilmu tsb.(HR.Bukhori Muslim)

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

 

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

 

Disusun oleh ARIF HARJANTO, SH

Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada

Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas

 

A.       HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a.       Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.     Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.     Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.     Peraturan Pemerintah;

e.     Peraturan Presiden;

f.      Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.     Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya.

 Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

B.       JENIS PRODUK HUKUM DESA

Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

1.     Peraturan Desa;

2.     Peraturan Kepala Desa;

3.     Keputusan Kepala Desa.

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Desa.

C.    TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Kerangka Struktur Peraturan Desa sebagai berikut :

1.    Penamaan/ Judul;

2.    Pembukaan;

3.    Batang Tubuh;

4.    Penutup; dan

5.    Lampiran (bila diperlukan).

Uraian substansi kerangka Peraturan Desa sebagi berikut :

 

1.    Penamaan/ Judul :

a.    Setiap Peraturan Desa mempunyai penamaan/judul.

b.    Penamaan/judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.

c.    Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.

d.    Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

 

Contoh penulisan penamaan/judul :

PERATURAN DESA ……..

KECAMATAN ……KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

 

2.    Pembukaan :

a.    Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

1)   Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”

Kata frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa cara penulisannya seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2)   Jabatan.

Jabatan pembentuk Peraturan Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

KEPALA DESA ……,

 

3)   Konsiderans.

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dibentuknya Peraturan Desa.

Jika konsiderans lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang  :   a.bahwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

b.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ;

c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

4)   Dasar Hukum.

a)   Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

b)   Dasar hukum dapat dibagi 2, yaitu :

(1)     Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa; dan

(2)     Landasan yuridis materi yang diatur.

c)   Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan pokok hukum yang dibuat.

Catatan     :   Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

d)   Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urut pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

e)   Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

f)    Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan Dasar Hukum :

Mengingat :  1.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4546);

2.     Peraturan Menteri ….. Nomor ….. Tahun … tentang …….;

3.     Peraturan Daerah … Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran Daerah Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Nomor …);

5)   Frasa “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” kata frasa yang berbunyi “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan  Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

a)   Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;

b)   Kata “Dengan Persetujuan Bersama ” hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;

c)   Kata “dan” ditulis dengan huruf kecil; dan

d)   Kata “Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……

dan

KEPALA DESA ……..

 

6)   Memutuskan.

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

7)   Menetapkan.

Kata “Menetapkan :” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh  :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :PERATURAN DESA ……. KECAMATAN….KABUPATEN BANYUMAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Contoh pembukaan Peraturan Desa secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA ……..,

 

Menimbang    :   a.  ………………….………………..;

b.   ……………………………….dst;

c.  …………………………….. dst;

 

Mengingat      :   1. …………………….……………..;

2.    …………………………………..;

3.    …………………………..….dst;

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …..

dan

KEPALA DESA ……

                                                 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :   PERATURAN DESA…… KECAMATAN… KABUPATEN BANYUMAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……

 

3.    Batang Tubuh :

Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

Uraian batang tubuh Peraturan Desa, sebagai berikut :

Batang Tubuh Peraturan Desa;

Contoh :

Pasal 21

(1). ………………………………………………………….

(2) …………………………………………………………….

(3) ………………………………………………………………….

Jika suatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi

Contoh :

Pasal …

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

a.   nama pedagang;

b.   jenis dagangan;

c.   besarnya iuran; dan

d.   alamat  pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.     Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan.

b.     Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil.

c.     Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

(BAB  II)

(…………..JUDUL BAB ……………)

Bagian Kedua

…………………………………………………

Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal kata dalam judul paragraph, ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua

(…………Judul Bagian ……………)

Paragraf Kesatu

(Judul Paragraf)

 

Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumaskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal pada pasal ditulis dengan huruf kapital.

Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

 

 

Sistematika Batang Tubuh Peraturan Desa :

a)    Ketentuan Umum;

b)    Materi yang diatur;

c)     Ketentuan Peralihan (kalau ada) dan;

d)    Ketentuan Penutup.

Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

(1)  Bab dengan pasal-pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;

(2)  Bab dengan Bagian dan Pasal-pasal tanpa paragraph.

(3)  Bab dengan Bagian dan Paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

1.     Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

2.     Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan Judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak tarletak pada awal frasa.

3.     Jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam.

4.     Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:)

5.     Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur  atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” dibelakang rincian kedua dari belakang.

 

Contoh :

a)   Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)…………………………………………………………

a.     ……………………………………; dan

b.     ……………………………………….

b)   Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4).       …………………………………………………………..

a.   ……………………………………………..;

b.   ……………………………………………..;

      dan

c.   ……………………………………………..;

1.   …………………………………………;

2.   …………………………………………;

dan

3. …………………………………………..;

a)   ……………………………………..;

b)   ……………………………………..;

      dan

c)   ……………………………………..;

1)   …………………………………..;

2)   ……………………………………..;

dan

3)   ……………………………………..;

 

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II

(Judul Bab)

Pasal …

(Isi Pasal)

BAB III

(Judul Bab)

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu

(Judul Paragraf)

Pasal …

(1)   (Isi ayat);

(2)   (Isi ayat);

 

Perincian ayat :

a.    ……………………..: dan

b.    ……………………..:

1.    Isi sub ayat;

2.    …………………;

3.    ………………….

a)   (perincian sub ayat)

b)   ………………………;

c)   ………………………

1)   (perincian mendetail dari sub ayat);

2)   ……………………………..

 

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

1)   Ketentuan umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam Bab.

Ketentuan umum berisi :

a)   Batasan dari pengertian;

b)   Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan

c)   Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

1.    Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahaan daerah.

2.    ……………………………………………………………

3.    ……………………………………………………………

 

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a)   Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

b)   Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

2)   Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

a)   Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.

b)   Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan desa.

c)   Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adatistiadat, agama.

d)   Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

(1)Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan  umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam Bab.

(2)Dihindari adanya Bab Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada Bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

3)   Ketentuan Peralihan.

Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru itu berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku.

Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan peraturan baru yang berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian ketentuan peralihan   berfungsi :

a)   Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).

b)   Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid).

c)   Perlindungan hukum (Rechsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari  (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan itu bersifat sementara, karena itu dalam rumusan ketentuan peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat-syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

4)   Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a)   Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :

(1)Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.

(2)Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislative), yaitu pendelegasian kewengan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

 

 

 

b)   Nama singkatan (Citeer Titel).

Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;

b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

c)   Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :

(1)Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu.

(2)Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya  (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

d)   Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

4.    Penutup.

Penutup suatu Peraturan Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

a.    Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan disebelah kanan.

b.    Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);

c.    Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

d.    Penetapan Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

5.    Penjelasan.

Adakalanya suatau Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatabelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan  materi dari norma-norma yang terkandung dari setiap pasal di batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

a.    Pembuat Peraturan Desa agar tidak mengaburkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keraguan dalam interprestasi.

b.    Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.

c.    Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.

d.    Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum dalam menyusun peraturan lain.

e.    Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.

f.     Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.

g.    Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa.

h.   Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.

i.     Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.

j.     Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.

k.    Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi dari Peraturan Desa.

l.     Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.

m.  Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

 

 


DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

DANA DESA 2014

XII Provinsi Jawa Barat  Pendapatan  penduduk
1 Kabupaten Bandung               1.513.161.611          3.064.366
2 Kabupaten Bekasi               1.600.167.416          2.377.209
3 Kabupaten Bogor               1.314.803.160          3.489.223
4 Kabupaten Ciamis               1.205.279.245          1.436.989
5 Kabupaten Cianjur               1.203.502.576          2.106.117
6 Kabupaten Cirebon               1.143.563.249          2.167.784
7 Kabupaten Garut               1.214.168.711          2.194.873
8 Kabupaten Indramayu               1.237.002.640          1.868.579
9 Kabupaten Karawang               1.283.798.425          1.948.015
10 Kabupaten Kuningan               1.106.830.795          1.129.223
11 Kabupaten Majalengka               1.140.977.393          1.215.473
12 Kabupaten Purwakarta               1.250.649.951             857.023
13 Kabupaten Subang               1.166.370.529          1.583.848
14 Kabupaten Sukabumi               1.208.594.007          1.875.848
15 Kabupaten Sumedang               1.219.535.095          1.037.795
16 Kabupaten Tasikmalaya               1.181.630.828          1.425.816
17 Kabupaten Bandung Barat               1.401.174.108          1.448.208
Total Provinsi        6.662.732.680.187
Rata-rata Pendapatan Desa               1.258.306.455
Rata-rata Pendapatan Kabupaten           391.925.451.776
XIII Provinsi Banten  Pendapatan  penduduk
1 Kabupaten Lebak               1.097.868.343          1.050.591
2 Kabupaten Pandeglang               1.135.786.212          1.190.168
3 Kabupaten Serang               1.097.693.765          1.406.612
4 Kabupaten Tangerang               1.324.204.568          2.484.641
Total Provinsi        1.481.629.706.727
Rata-rata Pendapatan Desa               1.163.888.222
Rata-rata Pendapatan Kabupaten           370.407.426.682
XIV Provinsi Jawa Tengah  Pendapatan  penduduk
Kabupaten  Pendapatan  Penduduk
1 Kabupaten Banjarnegara               1.111.690.813             923.971
2 Kabupaten Banyumas               1.208.716.539          1.551.076
3 Kabupaten Batang               1.093.345.501             786.908
4 Kabupaten Blora               1.116.452.135             760.799
5 Kabupaten Boyolali               1.158.774.664             932.814
6 Kabupaten Brebes               1.202.501.820          1.764.041
7 Kabupaten Cilacap               1.287.349.339          1.665.586
8 Kabupaten Demak               1.132.695.755          1.064.475
9 Kabupaten Grobogan               1.161.812.955          1.179.448
10 Kabupaten Jepara               1.276.848.299          1.137.608
11 Kabupaten Karanganyar               1.332.389.218             744.965
12 Kabupaten Kebumen               1.048.609.976          1.301.590
13 Kabupaten Kendal               1.132.707.175             948.493
14 Kabupaten Klaten               1.096.017.489          1.156.043
15 Kabupaten Kudus               1.528.704.575             743.291
16 Kabupaten Magelang               1.068.328.958          1.129.490
17 Kabupaten Pati               1.062.639.112          1.092.230
18 Kabupaten Pekalongan               1.105.264.714             886.478
19 Kabupaten Pemalang               1.270.045.970          1.493.454
20 Kabupaten Purbalingga               1.147.627.951             907.526
21 Kabupaten Purworejo                  988.152.848             738.728
22 Kabupaten Rembang               1.047.875.724             598.318
23 Kabupaten Semarang               1.204.177.520             987.177
24 Kabupaten Sragen               1.271.787.307             741.142
25 Kabupaten Sukoharjo               1.342.278.273             740.366
26 Kabupaten Tegal               1.166.287.111          1.379.489
27 Kabupaten Temanggung               1.073.731.160             719.553
28 Kabupaten Wonogiri               1.191.564.329             842.708
29 Kabupaten Wonosobo               1.107.582.756             810.323
Total Provinsi        9.138.134.880.293
Rata-rata Pendapatan Desa               1.170.205.517
Rata-rata Pendapatan Kabupaten           315.108.099.320
Provinsi DI Yogyakarta  Pendapatan  penduduk
1 Kabupaten Bantul               1.997.323.714             837.248
2 Kabupaten Gunung Kidul               1.378.456.894             684.686
3 kabupaten Kulon Progo               1.532.985.521             419.333
4 Kabupaten Sleman               1.914.140.558          1.102.680
Total Provinsi           668.644.855.333
Rata-rata Pendapatan Desa               1.705.726.672
Rata-rata Pendapatan Kabupaten           167.161.213.833
Provinsi Jawa Timur  Pendapatan  penduduk
1 Kabupaten Bangkalan               1.144.877.607          1.105.144
2 Kabupaten Banyuwangi               1.461.421.341          1.627.469
3 Kabupaten Blitar               1.269.568.603          1.089.509
4 Kabupaten Bojonegoro               1.138.290.140          1.184.151
5 Kabupaten Bondowoso               1.200.046.803             773.502
6 Kabupaten Gresik               1.102.458.941          1.182.631
7 Kabupaten Jember               1.479.828.689          1.046.460
8 Kabupaten Jombang               1.144.539.850          1.217.997
9 Kabupaten Kediri               1.145.872.840          1.406.038
10 Kabupaten Lamongan               1.039.516.440          1.275.081
11 Kabupaten Lumajang               1.257.174.059          1.046.460
12 Kabupaten Madiun               1.210.746.356             636.042
13 Kabupaten Magetan               1.206.035.925             545.829
14 Kabupaten Malang               1.220.871.084          2.342.983
15 Kabupaten Mojokerto               1.118.856.869          1.141.104
16 Kabupaten Nganjuk               1.190.046.503             962.666
17 Kabupaten Ngawi               1.261.620.353             767.952
18 Kabupaten Pacitan               1.234.914.327             496.662
19 Kabupaten Pamekasan               1.259.701.322             731.072
20 Kabupaten Pasuruan               1.141.316.604          1.540.173
21 Kabupaten Pronorogo               1.150.830.528             767.604
22 Kabupaten Probolinggo               1.098.032.079             946.234
23 Kabupaten Sampang               1.236.537.145             880.599
24 Kabupaten Sidoarjo               1.201.869.973          1.748.275
25 Kabupaten Situbondo               1.383.334.151             688.445
26 Kabupaten Sumenep               1.142.799.458          1.144.871
27 Kabupaten Trenggalek               1.334.127.462             635.849
28 Kabupaten Tuban               1.120.896.070          1.071.708
29 Kabupaten Tulungagung               1.226.257.004          1.186.065

Mobil antik ku

  1. Pengalaman pakai mobil golf
  • Kendaraan ini khusus untuk mondar mandir di lapangan golf.  Saya beli tahun 2004 dengan harga 3,5 juta.Tentunya tidak saya pakai untuk golf, karena memang tidak ada lapangan golf di daerah saya. Lumayan untuk jalan jalan ke pantai….walau main umpet2an dengan pak polisi karena memang tidak ada STNK dan BPKB nya.
  • Mesin seperti mesin vespa, hanya cc yang gede. bahan bakar bensin campur………jarang rewel…
  • Satu tahun pakai baru ada penyakitnya, yang pertama presneleng otomatisnya tidak mau jalan, alias Van bel tidak bisa terjepit roda gendeng,,,,,, ya mogok lah…Saya bawa ke tukang bubut untuk perbaiki roda gendeng seisinya…bisa normal lagi..tapi ya hanya bertahan 3 minggu.
  • karena capai saya tukar dengan mobil kijang Buaya
  • wujud mobil golf klik disini

2.  Pakai Kijang buaya

  • Baru pakai seminggu setiran sudah speleng jauh, dan sulit dikendarai…
  • Kenalpot mulai keluar asap…sehingga bensin sangat boros
  • Belum sempat saya servis, saya tukar dengan suzuki trontong tahun 83.Wujud Kijang buaya klik disini

3.Pakai Suzuki Trontong 83

  • Mobil 3 silinder bermesin 2 tak, ya ini TRONTONG
  • Suaranya khas, seperti Vespa tapi lebih halus
  • tenaganya hebat…bayangkan seperti vespa 3 dipararel jalan bareng.
  • sering mogok…..persis vespa , kalo lagi mogok
  • satu tahun saya jual 5 juta, buat nebus honda civic 79
  • Model Trontong klik disini

4. Pake Honda Civic tahun 79

  • Dua bulan belum ada masalah
  • Tiga bulan mulai rewel
  • Yang pertama dinamo stater sering bunyi cetek…cetek…cetek padahal aki full
  • Ternyata haarus ganti dinamo stater, dan saya ganti bekasan datsun tahun 78 rupa2nya sama persis dudukannya dan modelnya.
  • Masalah yang terakhir sering overheat…Sering lagi asik jalan tiba2 berhenti…baru setelah ngaso 30 menit jalan lagi. begitu seterusnya. Padahal Radiator sudah diservis.klep sudah distel….
  • Saya lego 4 juta dah……Gambar Civic 78 klik disini
  • 3 tahun tidak ngoprek mobil
  • baru kemarin dapat Mazda HB tahu 83

5 Pakai Mazda HB 83

  • Pas pertama pakai enak lancar jaya
  • Gara gara kehabisan bensin…mobil jadi sering mogok padahal kaburator sudah distel normal, pompa bensin normal
  • Tiga kali saya ganti CV joint .
  • lumayan mahal namanya CV Joint.
  • Setelah diteliti ternyata dudukan sayap sudah nggak simetris lagi…sehingga As roda menceng jauh ke belakang.
  • Sayap saya luruskan kembali di tukang las, dan dibuatkan dudukan yang baru.
  • setelah terpasang ternyata masih menceng juga…tapai ya lumayan CV join masihg bisa nyantol di bak moncong babi.
  • Kemarin saaya lego 3,5 juta , buat tanbahan dp Kijang LGX tahun 2002

6. Pakai Kijang LGX tahun 2002 New

  • Ini baru pertama kali pake mobil tidak rewel….mak nyus….ngeeeeeeggggg dah sampai luar kota